PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI – PDLN

Sesuai dengan PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (Khususnya Pasal 90) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 227/PMK.05/2016, maka terkait perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN) terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
  3. Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk, yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
  4. Perjalanan dinas ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, diperlukan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
  5. Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, dan Tenaga Indonesia yang telah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan.
  6. Perjalanan dinas luar negeri dengan biaya donor luar/dalam negeri tidak menimbulkan ikatan apapun terhadap Pemerintah.

Saat ini, Kementerian Sekretariat Negara telah membuat aplikasi layanan online Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPLE: https://simpel.setneg.go.id).

Di Universitas Bengkulu, focal point pengurusan aplikasi SIMPLE untuk mendapatkan surat penugasan (SP) dari Setneg adalah UPT KSLI (Kerja sama dan layanan international). Beberapa persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan surat penugasan (SP) Setnet melalui aplikasi SIMPLE ini adalah seperti tersebut di bawah.

KETENTUAN UMUM

  1. Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan
  2. Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk, yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri
  3. Perjalanan dinas luar negeri dengan biaya negara (APBN/APBD) dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya
  4. Perjalanan dinas ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, diperlukan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
  5. Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, dan Tenaga Indonesia yang telah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan
  6. Perjalanan dinas luar negeri dengan biaya donor luar/dalam negeri tidak menimbulkan ikatan apapun terhadap Pemerintah

PERMOHONAN SURAT PENUGASAN SEKRETARIAT NEGARA UNTUK STUDI LANJUT

  1. Surat pengantar dari Universitas (KSLI).
  2. Surat pengantar dari Fakultas
  3. Letter of acceptance (LoA)
  4. Daftar riwayat hidup (Max 2000 Mb).
  5. Surat perjanjian bermatrai.
  6. Surat jaminan biaya.
  7. Foto kopi KTP Bolak balik dalam 1 lembar.
  8. SK Terakhir dan SK Jabatan fungsional dosen, legalisir.
  9. Fotokopi Karpeg, legalisir.
  10. Foto 3 x 4 (Max 1000 Mb).

PERMOHONAN SURAT PENUGASAN SEKRETARIAT NEGARA UNTUK  KEGIATAN LUAR NEGERI

  1. Surat pengantar dari Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT ditujukan ke Wakil Rektor Bidang Sumber daya
  2. Surat usulan dari Rektor – Disiapkan oleh Universitas (UPT KSLI)
  3. Surat undangan
  4. Term of reference (TOR)
  5. Jadwal kegatan
  6. Letter of acceptance (LoA)
  7. Keterangan atau enjelasan (mengenai relevansi, urgensi/alasan) perjalanan jika jenis kegiatan tidak sesuai dengan tupoksi jabatan peserta atau rombongan yang lebih dari 3 orang yang akan melakukan tugas perjalanan dinas
  8. Daftar riwayat hidup (Max 2000 Mb)
  9. Foto kopi KTP Bolak balik dalam 1 lembar
  10. SK Terakhir
  11. SK Jabatan fungsional
  12. Fotokopi Karpeg
  13. Foto 3 x 4 (Max 1000 Mb)
  14. Surat keterangan pendanaan. Pendanaan dapat berasal dari anggaran internal Universitas Bengkulu atau pihak lain (sponsorship/scholarship/fellowship) yang tidak mengikat. Jika dibiayai oleh sponsorship/scholarship/fellowship, maka surat dari sponsor yang menyatakan pembiayaan keberangkatan (mengikuti kegiatan) dilampirkan sebagai surat keterangan pendanaan. Jika pendanaan dibiayai oleh Fakultas/lembaga/unit di Universitas Bengkulu, maka diperlukan  surat keterangan pembiayaan dari fakultas/lembaga/unit. Contoh surat keterangan pembiayaan dapat di download di sini
  15. Surat pernyataan biaya sendiri (apabila terdapat komponen pendanaan yang ditanggung sendiri)

KETERANGAN TAMBAHAN:

  • Berkas dapat dikumpulkan dalam bentuk soft copy (format pdf)

 

Info lebih lanjut dapat menghubungi UPT KSLI Universitas Bengkulu

Lantai 3 Rektorat Universitas Bengkulu

Phone: +62736-21170 ext. 190

Whatsup : +6285267336176

Email: international@unib.ac.id